Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pengelolaan Aduan E-Lapor DIY
Abstract
Pemanfaatan TIK secara efektif dan efisien telah digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah DIY telah mengembangkan aplikasi aduan E-Lapor sejak 2018, akan tetapi pengelolaanya aduan yang masuk belum terespon tepat waktu sesuai dengan SOP E-Lapor DIY dimana aduan yang masuk harus direspon paling lambat 5 hari kerja. Sehingga untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pengelolaan E-Lapor DIY diperlukan pengukuran kesiapan faktor-faktor dalam pengelolaan E-Lapor DIY. Suksesnya pengelolaan E-lapor DIY bukan hanya dipengaruhi oleh faktor infrastruktur TIK saja, akan tetapi faktor yang turut mempengaruhi tingkat kesiapan. Telah dikembangkan pada tingkat negara tertentu beberapa model e-readiness yang mengidentifikasi dari faktor-faktor perspektif makro. Sebelum melakukan pengukuran e-readiness terdapat hal yang krusial yang perlu dilakukan yaitu dengan pemilihan model e-readiness yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan membandingkan beberapa model e-readiness yang telah popular dan sudah sering diadopsi dalam penelitian di Indonesi. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah rekomendasi model e-readiness Mutula Brakel yang paling sesuai untuk pengukuran kesiapan dalam pengelolaan aduan melalui aplikasi E-lapor DIY.
Kata Kunci— e-lapor, e-readiness, tik, mutula dan brakel
Effective and efficient use of ICT has been used to improve public services provided by the Government. The Regional Government of DIY has developed the E-Lapor complaint application since 2018, but the management of complaints that come in yet responded on time in accordance with the E-Lapor DIY procedure where the incoming complaint must be responded to no later than 5 working days. Efforts to determine the obstacles in managing E-Lapor DIY are needed to measure the readiness of the factors in managing E-Lapor DIY. The success of E-Lapor DIY management is not only influenced by ICT infrastructure factors, but also factors that influence the level of readiness. There are several e-readiness models that have been developed by identifying factors from a macro perspective at a particular country level. The selection of the right e-readiness model is an important thing that needs to be done, before measuring e-readiness. This research will compare several popular e-readiness models and are often adopted in research in Indonesia with a literature study approach. This study produces recommendations for the Mutula Brakel e-readiness model that is suitable for measuring readiness in complaint management through the E-Lapor DIY application.
Keywords— e-lapor, e-readiness, ICT, mutula dan brakel
Full Text:
PDFReferences
Warenpan, N. J., Hadi, S. P., Winarno, W. W., 2018, Peran Strategis Chief Information Officer dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah, Semnasteknomedia 2018, Yogyakarta, 02 Februari
Mohanty, P. K., 2005, Using e-Tools for Good Governance & Administrative Reforms, https://www.cgg.gov.in/core/uploads//2017/07/eGovPaperARC.pdf.
Putro, S., Kusrini., Kurniawan, M. P., 2019, Penerapan Metode UEQ dan Cooperative Evaluation untuk Mengevaluasi User Experience Lapor Bantul, Jurnal CITEC, No. 1, Vol. 6, doi: 10.24076/citec.2019v6i1.242.
Nento, F., Nugroho, L. E., Selo, 2017, Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government: Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo, Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2017, Malang, 4 Februari
Bappenas, 2010, Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik, Laporan Kajian Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Hal. 1–174
Pemerintah Indonesia, 2009, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 25, Sekretariat Negara, Jakarta.
Presiden Indonesia, 2013, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Sekretariat Negara, Jakarta.
Saefullah, H. A., Djaja., 2008, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi, AIPI dan PK2W Lemlit Univ Padjadjaran, Bandung.
Diskominfo DIY, 2018, Standar Operasional Prosedur E-Lapor DIY, Yogyakarta
Chipembele, M., Bwalya, K. J., 2016, Assesing E-Readiness of the Copperbelt University, Zambia: Case Study, IInternational Journal of Information and Learning Technology, No. 5, Vol. 33.
Yusrizal, 2014, Kesiapan Instansi Dalam Pembentukan Unit Pelayanan Infromasi di Pemerintah Kabupaten Asahan, No. 1, Vol. 15, Hal. 73–88.
Bridges.org, E-Ready for What? E-Readiness in Developing Countries: Current Status and Prospects toward the Millennium Development Goals, https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_3.pdf
Beig, L., Montazer, G. A., Ghavamifar, A., 2007, Adoption A Proper Tool For E-Readiness Assessment in Developing Countries (Case Studies: Iran, Turkey and Malaysia), Journal of Knowlege Economy & Knowlegde Management, vol. II, Hal. 54 - 69
Mutula, S. M., Brakel, P. V, 2006, An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool, International Journal of Information Management, No. 3, Vol. 26, Hal. 212–223. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2006.02.004.
Rahmah, R., Winarno, W. W., Santosa, I., 2015, Kesiapan Infrastruktur TIK dan Sumber daya Manusia Dalam Penerapan Blueprint E-Governmen, Studi Kasus: Pemerintah Kota Balikpapan, Thesis, Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
DOI: https://doi.org/10.24076/citec.2020v7i2.249
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Indexed by:
Dedicated to:
